“Kami trauma. Sudah banyak contoh, kerja sudah benar tapi tetap saja bisa dijerat”
INFO MATIM – Salah seorang ASN yang enggan disebutkan namanya mengaku tidak berani mengambil tanggung jawab sebagai PPK. Ia menyebut, pengalaman pahit rekan seprofesinya yang terseret kasus hukum menjadi pelajaran berharga.
“Kami trauma. Sudah banyak contoh, kerja sudah benar tapi tetap saja bisa dijerat. Saya pribadi lebih baik dimutasi daripada jadi PPK. Risikonya terlalu besar,” ujarnya, Sabtu (18/10/2025).
ASN itu berharap agar Pemkab Manggarai Barat membuat nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Negeri untuk memberikan perlindungan hukum bagi para ASN yang ditugaskan sebagai PPK.
“Kalau ada MoU, Kejaksaan bisa ikut mengawasi sejak perencanaan sampai pelaksanaan. Jadi kalau nanti ada masalah, tanggung jawabnya jelas dan tidak hanya dibebankan ke ASN,” tambahnya.
“Kami sangat menyesalkan kenapa sampai tidak ada PPK. Padahal masyarakat Pacar dan Masang Pacar sangat menunggu jalan ini. Kalau selesai tahun ini, tahun depan kita bisa fokus ke daerah lain,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Silvester mendesak Pemkab agar tetap konsisten melanjutkan proyek tersebut di APBD Perubahan 2026 atau paling lambat di APBD Induk 2027.
“Anggaran Rp7 miliar ini sudah dibahas dan disetujui DPRD. Kalau tidak direalisasikan, bisa menjadi SILPA dan berpotensi hilang. Pemerintah harus segera ambil langkah,” tegasnya.
