INFO MATIM – Masyarakat Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kepolisian Resor (Polres) Manggarai Barat dalam upaya memberantas praktik mafia tanah yang selama ini meresahkan warga. Dorongan ini muncul setelah penahanan terhadap salah satu terduga pelaku, Gabriel Jahang, yang dinilai sebagai langkah nyata penegakan hukum di daerah tersebut.
Sejumlah tokoh masyarakat menilai, tindakan tegas Polres Mabar merupakan sinyal positif bahwa aparat hukum tidak akan tinggal diam terhadap praktik-praktik yang merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan daerah.
“Kami mendukung penuh langkah Polres Mabar untuk menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam jaringan mafia tanah. Penahanan terhadap Gabriel Jahang adalah langkah awal yang sangat diapresiasi,” ujar salah satu tokoh masyarakat Mabar.
Aksi Segelintir Orang Dinilai Tidak Mewakili Masyarakat Mabar
Sementara itu, aksi demonstrasi yang dipimpin Doni Parera, yang mengatasnamakan masyarakat adat dan masyarakat sipil Mabar, dinilai tidak mewakili suara mayoritas warga. Aksi tersebut bahkan diduga kuat berasal dari kelompok yang memiliki kaitan dengan jaringan mafia tanah di wilayah Manggarai Barat.
“Aksi itu hanyalah gerakan segelintir orang yang mencoba membangun opini seolah masyarakat menolak penegakan hukum. Padahal, masyarakat luas justru mendukung Polres Mabar untuk menuntaskan kasus mafia tanah,” tegas salah satu perwakilan warga.
Penyelesaian Tanah Adat Harus Berdasarkan Fakta dan Kesepakatan Adat
Terkait persoalan tanah adat di Manggarai, masyarakat menegaskan bahwa penyelesaian sejatinya dilakukan melalui mekanisme adat antara masyarakat pemilik tapal batas. Keterlibatan lembaga lain, seperti JPIC, menurut warga, dapat menjadi bahan referensi, namun tidak boleh dijadikan dasar tunggal dalam menentukan kebenaran.
“Kajian lembaga seperti JPIC boleh saja dijadikan referensi, tetapi tetap harus diuji kebenarannya di lapangan. Karena itu, kajian lembaga mana pun harus independen, akurat, dan berdasarkan fakta yang benar,” ungkap salah satu tokoh adat.
Komitmen Masyarakat Mabar
Masyarakat Manggarai Barat menegaskan akan terus mendukung langkah kepolisian dan pemerintah daerah dalam membersihkan praktik mafia tanah yang dinilai menghambat pembangunan serta merusak tatanan sosial di wilayah tersebut.
“Kami tidak ingin ada lagi pihak-pihak yang memanfaatkan isu tanah adat untuk kepentingan pribadi. Kami bersama Polres Mabar untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di tanah Manggarai Barat,” tutup pernyataan masyarakat.
