INFO MATIM – Isu pekerja anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia, terutama di wilayah timur. Data BPS tahun 2024 menunjukkan 2,85 persen anak usia 10–17 tahun sudah bekerja, naik dari 2,39 persen pada 2023.
Nusa Tenggara Timur (NTT) menempati posisi tertinggi dengan 7,2 persen, atau tiga kali lipat dari angka nasional. Di bawahnya ada Sulawesi Tenggara (6,54 persen), Nusa Tenggara Barat (5,51 persen), Gorontalo (5,39 persen), dan Sulawesi Selatan (5,28 persen).
Di banyak keluarga, kemiskinan mendorong anak-anak turun tangan membantu memenuhi kebutuhan dasar.
Banyak orang tua bekerja di sektor informal dengan pendapatan tak menentu, atau salah satu orang tua sakit dan tidak mampu bekerja. Dalam situasi seperti itu, anak-anak merasa perlu ikut mencari uang agar keluarga bisa bertahan.
Faktor lain yang tak kalah penting adalah terbatasnya akses pendidikan. Di beberapa wilayah, sekolah berjarak jauh, transportasi minim, atau biaya sekolah dianggap membebani. Akibatnya, anak putus sekolah dan masuk ke dunia kerja dalam usia yang seharusnya mereka habiskan untuk belajar.
Lingkaran ini terus berulang, pendidikan rendah membuat anak tak punya daya saing ketika dewasa, dan akhirnya tetap terjebak pada pekerjaan berupah rendah.
Padahal, Indonesia sedang berada dalam masa bonus demografi. Situasi ketika jumlah penduduk usia produktif sedang berada pada puncaknya.
Namun bonus ini bisa berubah menjadi beban jika banyak anak tumbuh tanpa pendidikan cukup dan keterampilan memadai. Ketika mereka dewasa, mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan layak dan berisiko kembali masuk lingkaran kemiskinan yang sama dengan keluarga mereka.
Untuk menghapus pekerja anak, regulasi dan penegakan hukum saja tidak cukup. Pendekatan yang diperlukan harus terpadu dan menyentuh akar masalah. Pertama, penanggulangan kemiskinan perlu diperkuat melalui penciptaan lapangan pekerjaan di wilayah timur Indonesia. Jika orang tua memiliki penghasilan stabil dan layak, anak-anak mereka tidak perlu bekerja.
Kedua, akses pendidikan harus diperluas. Pemerintah bisa memperbanyak fasilitas sekolah, menyediakan transportasi murah bagi pelajar, serta memastikan biaya pendidikan terjangkau. Upaya ini akan mendorong anak-anak kembali ke sekolah dan memberi mereka kesempatan mengejar masa depan yang lebih baik.
Ketiga, sosialisasi pada orang tua menjadi hal penting. Banyak keluarga belum melihat pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Padahal, pendidikan adalah jalan paling efektif untuk meningkatkan kesejahteraan dan memutus rantai kemiskinan antar-generasi.
Tingginya angka pekerja anak di NTT dan wilayah timur bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal masa depan bangsa. Indonesia membutuhkan generasi muda yang sehat, berpendidikan, dan siap bersaing. Memberi anak kesempatan belajar berarti memberi mereka masa depan, dan memberi Indonesia harapan.
